Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa-Jakarta Desak KPK Usut Ketua DPRD dan Kadis PUPR

oleh

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta (KMPS-Jakarta) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (04/07/2022)

Mahasiswa mendesak KPK agar segera memanggil Ketua dan beberapa Anggota DPRD serta Kepala Dinas PUPR Kab Dompu terkait dugaan pembagian dana siluman sebesar Rp. 26 Miliyar.

“Kami mendesak KPK agar segera memanggil dan periksa Ketua beserta beberapa Anggota DPRD serta Kepala Dinas PUPR yang diduga terlibat dalam pembagian dana siluman sebesar Rp 26 M,” kata Safrudin selaku penanggungjawab aksi.

Safrudin juga menduga adanya kerjasama jahat yang dilakukan oleh pihak legislatif dan eksekutif di Kab Dompu.

“Jelas kecurigaan adanya kerjasama jahat yg dilakukan oleh legislatif dan eksekutif di kabupaten Dompu sehingga anggaran yang sangat fantastis itu bisa lolos tanpa melalui mekanisme yg sudah ditetapkan oleh negara,” lanjutnya.

Sekelompok mahasiswa asal Pulau Sumbawa ini sangat menyayangkan kinerja legislatif Kab Dompuyang seharusnya menjadi fungsi kontrol bagi eksekuti, namun dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

“Kemesraan antara legislatif dan eksekutif merupakan ‘penyakit dalam demokrasi’, karena fungsi kontrol dari legislatif terhadap eksekutif akan berkurang dan rentan akan melakukan kejahatan secara bersama,” ujarnya.

Dengan nada tegas aktivis mahasiswa itu mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal sampai tuntas atas dugaan kasus tersebut.

“Aksi ini tidak berhenti sampai disini saja, kami akan terus menerus mendatangi KPK sampai Ketua dan Anggota DPRD serta Kadis PUPR Diproses,” tutupnya.

Adapun tuntutan Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta sebagai berikut.

  1. Mendesak KPK untuk Memanggil dan Periksa Ketua beserta beberapa anggota DPRD Kab Dompu yang di duga Terlibat dalam pembagian dana siluman sebesar 26 M
  2. KPK Segera panggil dan periksa Kepala Dinas PUPR kab Dompu Karena di duga Kuat sebagai penyelenggara proyek titipan dari anggaran siluman sebesar 26 M.
  3. Meminta Kepada KPK agar membentuk Tim khusus untuk menyelesaikan kasus Dana siluman yg diduga kuat melibatkan beberapa pejabat di kab Dompu.
  4. Dugaan kuat Kasus tsb diatas merupakan Konspirasi Jahat yg dilakukan oleh eksekutif dan legislatif kab Dompu.

No More Posts Available.

No more pages to load.