Wihadi Wiyanto Meminta agar Jaksa bisa Terapkan Keadilan Restorasi Justice untuk Perkara Tertentu

oleh

Keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat ternyata menjadi salah satu konsen politisi Gerindra Wihadi Wiyanto. Saat kunjungannya ke Dapil Bojonegoro dan Tuban, Anggota Komisi III DPR RI itu mengagendakan pertemuan dengan Kejaksaan Negeri di dua daerah tersebut.

“Kita ketahui banyak perkara yang harus ditangani oleh jaksa, tentu dalam penanganan perkara dibutuhkan kerja ekstra dari para jaksa. Saya akan sampaikan permasalahan ini kepada kejaksaan agung pada saat rapat kerja,” tuturnya di Kantor Kejaksaan Negeri Tuban, Selasa, (28/02/2023).

Saat menggelar rapat dengan para jaksa, Wihadi Wiyanto menjelaskan bahwa permasalahan yg dihadapi Kejaksaan Negeri Tuban tidak jauh berbeda dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, salah satunya terkait kekurangan personil kejaksaan.

Bahkan untuk persoalan anggaran, Wihadi menekankan hal itu harus diperhatikan secara serius.

“Untuk masalah anggaran juga harus diperhatikan sehingga tidak ada kesan perkara yang ditangani oleh jaksa dibiayai oleh perkara tersebut. Tentu hal ini harus diperhatikan misalnya untuk masalah korupsi menurut saya masih sangat kecil, kalau ada perkara korupsi dimana sidangnya di Surabaya, Jaksa harus bulak balik Tuban-Surabaya anggaran yang ada jangan hanya habis di transportasi,” ujarnya.

Menindak lanjuti persoalan tersebut, Anggota DPR RI Wihadi Wiyanto menanyakan terkait pagu anggaran untuk setiap perkara baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana hukum.

“Sehingga saya bisa sampaikan hal tersebut ke Kejaksaan Agung, kalau kurang maka harus ditambahkan,” jelasnya.

Wihadi juga memberikan apresiasi atas program Jaksa Jaga Desa yang menurutnya penting untuk menekan angka penyelewengan dana desa.

“Saya berharap Kejaksaan Negeri Tuban bisa menyelesaikan masalah dengan menerapkan keadilan restorasi justice, karena tidak semua masalah harus diselesaikan sampai di Pengadilan. Tentu dengan adanya restorasi justice kejaksaan bisa menekan angka over kapasitas dalam menerapkan keadilan,” jelasnya.

Menurutnya, restorasi justice harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak ada kesan jaksa menerapkan keadilan sebagai bentuk dagangan, “Maka itu harus hati-hati dalam memberikan keadilan restorasi justice,” ungkapnya.

Sebelumnya, saat menerima kunjungan reses Anggota DPR RI Wihadi Wiyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Iwan Catur Karyawan menjelaskan mengenai persoalan dan kendala yang dihadapi di wilayah kerjanya.

*Kejaksaan Tuban merupakan Kejaksaan yang mempunyai wilayah kerja yang cukup luas, saat ini kami memiliki 11 Jaksa dibantu dengan pegawai fungsional serta pegawai honorer. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena kami masih kekurangan personil Jaksa,” ujarnya.

Selama menjalan tugas dan fungsi sebagai jaksa, Kejaksaan Negeri Tuban memastikan selalu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan edukasi hukum.

“Alhamdulillah banyak masyarakat yang antusias dalam kegiatan penyuluhan hukum. Kami bersyukur karena hari ini ada Anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kejaksaan Negeri Tuban, sehingga bapak bisa melihat kinerja para jaksa dan pegawai kami,” imbuhnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.